berita ekonomi.

Bagaimana Ekonomi Indonesia di Tahun Naga?

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun naga air bakal menjadi titik balik perbaikan ekonomi Indonesia setelah krisis moneter 1998. Naga yang merupakan simbol perubahan menjadi kuncinya. Berdasarkan fengshui, pada tahun naga ini banyak kode keuangan di Indonesia.

Ahli fengshui Xiangyi telah memprediksi kebangkitan ekonomi Indonesia pada tahun naga 2012 sejak tujuh tahun lalu. Kunci perubahan itu pada tahun naga. Ia menuturkan pada 2004 atau 2005 lalu banyak yang bertanya kapan Indonesia bangkit lagi. Ia telah memperkirakan sekitar 2012. "Kenyataannya sudah bisa dilihat dari tingkat investasi yang mulai naik pada akhir tahun ini,” kata ahli fengshui Xiangyi saat ditemui di kediamannya di daerah Pluit, Kamis 19 Januari 2012.

Xiangyi menjelaskan ekonomi Indonesia pada 1998 "ngos-ngosan". Kalau bertemu dengan sang naga akan membaik. Nah, memang pada 2000 juga tahun naga. Namun sayangnya jaraknya terlalu dekat, sehingga tidak memungkinkan membawa banyak perubahan. "Tahun ini berarti sudah 12 tahun, sehingga ada kekuatan untuk naik,” kata Xiangyi.

Berdasarkan pengamatannya Xiangyi melihat ekonomi di Tanah Air akan tetap bagus di tahun naga air. “Investasi masih akan tetap di Indonesia, tapi yang paling penting penguasa harus bisa menyiapkan prasarana dengan baik, seperti infrastruktur,” katanya.

Kondisi ekonomi yang bagus bisa menjadi lahan bagus untuk mengembangkan usaha. Di Indonesia bisnis properti bakal makin baik, saham akan bergejolak, dan ada peluang menjadi orang kaya baru.

Menurut Xiangyi, pergantian tahun kelinci menjadi naga air bukan terjadi pada saat perayaan Imlek pada 23 Januari besok, melainkan pada 4 Februari mendatang sekitar pukul 18.48 WIB. "Ini sesuai dengan perhitungan," katanya.

berita ekonomi

Pembatasan BBM Dianggap Bisa Katrol Harga

TEMPO.CO, Surakarta – Pengamat perminyakan Kurtubi mempertanyakan rencana pemerintah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dengan cara pembatasan. Sebab, cara itu tidak jauh beda dengan menaikkan harga secara terselubung karena masyarakat dipaksa menggunakan BBM nonsubsidi yang harganya lebih mahal.

Selain itu, dia menilai pembatasan BBM bersubsidi hanyalah solusi sementara. Sebab, saat ini posisi Indonesia sudah sebagai negara pengimpor minyak sehingga kebijakannya tidak pas. Selain itu, pemerintah sendiri sudah mencanangkan untuk mengurangi pemakaian minyak untuk energi dari 52 persen menjadi 20 persen pada 2025.

Untuk jangka panjang, langkah terbaik adalah melakukan konversi dari minyak ke gas. “Sebelumnya, kita sudah berhasil melakukan konversi dari minyak tanah ke elpiji sehingga seharusnya bisa juga dilakukan untuk BBM,” terangnya kepada wartawan seusai seminar nasional "Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi" di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Selasa, 26 Juli 2011.

Saat ini, lanjutnya, sudah 60 negara yang menggunakan gas untuk sektor transportasi. Misalnya Pakistan (2,3 juta kendaraan), Iran (1,6 juta), India (935 ribu), dan Cina (450 ribu). Sedangkan di Indonesia baru 2 ribu kendaraan yang hanya didukung 3 stasiun pengisian bahan bakar gas. “Cadangan gas kita 6 kali lipat lebih banyak dari minyak bumi. Ini seharusnya dimanfaatkan,” tegasnya.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Lucky Alfirman dalam kesempatan yang sama menerangkan bahwa hingga Juni 2011, realisasi konsumsi BBM subsidi sudah mencapai 49,3 persen atau sekitar 19,97 juta kiloliter. “Meningkat 7,8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu,” ucapnya.

Menurutnya, perlu ada pembatasan atau kenaikan harga BBM untuk menjaga ketahanan fiskal. Jika pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM sebesar Rp 500 per liter, maka diperkirakan bisa menghemat anggaran subsidi BBM antara Rp 4-4,5 triliun. “Dampaknya inflasi akan bertambah antara 0,4-0,6 persen,” ujarnya.

Sedangkan jika opsi pembatasan yang diambil, maka penghematannya sebesar Rp 4-5 triliun dengan dampak penambahan inflasi antara 0,2-0,4 persen.

berita ekonomi.

DPR Usulkan Harga Bensin Rp 6.400.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah diminta menyediakan bahan bakar minyak jenis Premium nonsubsidi seharga Rp 6.400 per liter. Usulan ini disebut sebagai opsi jalan tengah untuk menghindari gejolak di masyarakat yang kaget ketika harus beralih ke Pertamax. Opsi ini juga untuk mengatasi kerepotan dalam konversi gas, mengingat belum adanya kesiapan infrastruktur.

Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Satya W. Yudha, menjelaskan harga itu dipatok dari asumsi harga pasar Premium Rp 8.000 per liter. "Pajak penjualan ditanggung pemerintah, didapatlah angka itu," katanya kepada Tempo kemarin. Harga Premium sekarang karena adanya subsidi pemerintah yang menanggung margin dan pajak penjualan.

Menurut Satya, harga Premium nonsubsidi secara perlahan disesuaikan dengan pasar. Sementara itu pengawasan distribusi dan konsumsi BBM diperketat sembari mematangkan persiapan infrastruktur konversi gas. Satya mengatakan kebijakan yang akan disepakati DPR ada kemungkinan menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap dan mengatur kelompok masyarakat penerimanya.

Pemerintah berencana membatasi penggunaan bahan bakar bersubsidi jenis Premium mulai 1 April mendatang. Kendaraan pribadi harus menggunakan bahan bakar nonsubsidi atau beralih ke gas. Rencana ini belum kunjung ada kepastian, muncul solusi kenaikan harga dipertimbangkan selain pembatasan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo menjelaskan usulan menaikkan harga memang akan dibahas dengan DPR pekan depan. Salah satu materi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 dipercepat. Soal usulan harga bensin, "Silakan DPR saja," katanya.

Widjajono justru mengusulkan kenaikan harga Premium langsung ke angka Rp 6.000 dari harga semula Rp 4.500 per liter. Soal apakah harga akan berlaku bagi penerima subsidi atau tidak, itu yang perlu dibicarakan dengan Dewan. Jika disetujui, kenaikan dilakukan bertahap hingga mencapai harga keekonomian.

Dia menambahkan harga sengaja dipatok lebih tinggi daripada harga gas LGV yang sebesar Rp 5.600 per liter supaya masyarakat tetap memilih gas. "Rencana jangka panjang kan konversi ke bahan bakar gas," ujarnya.

Wakil Direktur Reforminer Institute, Komaidi, mendesak pemerintah agar segera memutuskan langkah pasti. Dia sepakat dengan subsidi langsung ketimbang subsidi harga secara menyeluruh. Misalnya, harga Premium tetap dinaikkan secara perlahan hingga mencapai harga keekonomian. Tapi konsumen yang perlu dilindungi tetap mendapatkan subsidi. "Seperti angkutan umum, subsidinya diatur agar sampai ke tangan yang berhak," katanya.